Strategi Alih Daya Melalui Business Process Outsourcing (BPO)

Setelah terbit Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan, Menakertrans menerbitkan Surat Edaran tertanggal 26 Agustus 2013 (SE Menakertrans 04 2013 Juklak Outsourcing). yang merujuk pada Permenakertrans tersebut.

Pokok dalam surat edaran adalah mengatur tentang mekanisme penyediaan jasa pekerja dan pemborongan pekerjaan. Khusus pemborongan pekerjaan, yang dalam market global dikenal dengan business process outsourcing (BPO), ada beberapa hal yang mesti diperhatikan antara lain;

  1. Syarat perusahaan penerima pemborongan (BPO Provider).
  2. Syarat perusahaan pemberi pekerjaan (prinsipal).
  3. Keanggotaan prinsipal dalam asosiasi usaha (business association; BA).
  4. Syarat / akreditasi asosiasi usaha (business association; BA).
  5. Business Process Chart (BPC) yang disahkan business association (BA), yang menggambarkan kegiatan core dan non core.
  6. Penyerahan pekerjaan non core oleh prinsipal kepada BPO Provider.
  7. Penandatanganan perjanjian kerjasama BPO antara prinsipal dengan BPO Provider.
  8. Pencatatan perjanjian kerjasama oleh BPO Provider pada instansi ketenagakerjaan.

Beberapa preview diatas dapat di lihat di : Strategic Pathways to BPO

Sedangkan panduan langkah menuju BPO dapat dilihat di : Worksheet in Strategic Pathways to BPO

Demikian, semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Salam,

Ttd.

Imron Munfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Ketentuan Terbaru Tentang Tata Cara Penanaman Modal

Dear All,

Tanggal 12 April 2013, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal.

Ketentuan tersebut dianggap sebagai salah satu langkah penyederhanaan prosedur penanaman modal (investasi) yang lebih kondusif dan familiar dengan iklim investasi.

Sesuai ketentuan Pasal 111, ketentuan akan berlaku 30 hari kerja sejak diundangkan untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal (PTSP) di BKPM. Sedangkan untuk PTSP tingkat propinsi, kabupaten dan kawasan ekonomi khusus, berlaku 90 hari sejak diundangkan.

Selengkapnya, peraturan berikut lampiran dapat diunduh pada lampiran ini.
Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 Tata Cara Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 Tata Cara Penanaman Modal (Lampiran)

Terima kasih.

Semoga bermanfaat.

Salam,

ttd,

Imron Munfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77 Tahun 2012)

Update ketentuan tentang impor barang modal bukan baru dapat dilihat di : Permendag 77 Tahun 2012 Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag 77 Tahun 2012).

Permendag 77 Tahun 2012 yang diterbitkan pada 14 Desember 2012 tersebut efektif berlaku sejak ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2013.

Permendag 77 Tahun 2012, merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya yaitu : Permendag 48 Tahun 2011 Impor Barang Modal Bukan Baru

Ketentuan tersebut perlu diketahui dan sangat penting untuk perusahaan remanufaktur, perusahaan rekondisi, perusahaan pemakai langsung maupun perusahaan penyedia peralatan kesehatan yang bermaksud melakukan impor mesin bukan baru.

Demikian sebagai informasi, semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Salam,

ttd,

Imron Munfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Update Ketentuan Tentang Angka Pengenal Impor (API)

Update ketentuan terbaru tentang Angka Pengenal Impor (API), silakan di lihat di;

Permendag 84 2012 Perubahan 2 Permendag 27 Tahun 2012 API

Permendag Nomor 84 Tahun 2012 (tertanggal 27 Desember 2012) tersebut merupakan perubahan kedua atas Permendag No. 27 Tahun 2012 API sebagaimana telah diubah melalui Permendag 59 2012 Perubahan Permendag 27 Tahun 2012 API.

Adapun inti dari Permendag Nomor 84 Tahun 2012 adalah masa penyesuaian API yang semula ditetapkan paling lambat 31 Desember 2012, berubah menjadi 31 Maret 2013.

Dengan demikian, perusahaan yang belum cukup waktu untuk menyesuaikan API, masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian.

 

Semoga bermanfaat.

 

Terima kasih.

 

Salam,

 

ttd,

 

 

Imron Munfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 10 Comments

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013

Update upah minimum tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dilihat di :

Pergub DKI Jakarta 189 2012 UMP 2013

SK Gubernur Jabar Nomor 1405 2012 UMK 2013

Semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Salam,

ttd,

IMF

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Update Ketentuan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

Kami sampaikan kembali update regulasi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, terutama yang memerlukan mesin, barang, maupun bahan untuk pembangunan maupun pengembangan industri. Regulasi tersebut dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian RI pada tanggal 29 Oktober 2012, melalui Permenperind 19 2010 (perub 2) Permenperind 106 2012.

Peraturan tersebut adalah perubahan kedua atas peraturan sebelumnya yaitu Permenperind 19 2010 (perub 1) Permenperind 69 2011,  yang merupakan perubahan pertama atas Permenperind 19 2010 Daftar Mesin Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Inti dari regulasi tersebut adalah bahwa importasi setiap mesin, barang, dan bahan yang terdaftar dalam ketentuan tersebut, tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, karena telah diproduksi di dalam negeri. Regulasi ini akan menjadi rujukan utama ketika perusahaan penanaman modal di sektor industri bermaksud mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin, barang dan bahan dalam rangka realisasi penanaman modal.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Salam,

Ttd,

Imron Munfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Ketentuan Terbaru Penyediaan Jasa Pekerja dan Pemborongan (Outsourcing)

Dear All,

Update tentang regulasi terkait dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa pekerja maupun pemborongan pekerjaan, silakan akses di : Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan, yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2012.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Salam,

Ttd,

IMF

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment